TUGAS MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN “OTONOMI DAERAH”

TUGAS MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN“OTONOMI DAERAH”

Disusun Oleh Kelompok 7:

Abdullah Mujahid                          : 115040201111159

Afni Aulia Rahma                          : 115040201111177

Afitania Anggraini                         : 115040201111187

Adisti Zahrotul Pradesta                : 115040201111317

DosenPengampu : Mohamad Anas, M. Phl

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2012

A.    Pengertian, Tujuan, dan Dasar Yuridis Otonomi Daerah

Ø  pengertianOtonom Daerah

Otonomi daerah secara definisi adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah tersebut menuurt cara mereka sendiri yang dilihat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Otonom secara bahasa diartikan dengan berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah adalah sebuah wilayah atau teritorial pemerintah. Dengan demikian pengertian secara istilah otonomi daerah adalah kewenangan atau kekuasaan pada suatu daerah yang mengatur dan mengelola daerah tersebut dengan sendiri untuk mencapai tujuan masyarakat daerah tersebut. Dan bila kita lihat lebih luas lagi adalah wewenag pada suatu daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah tersebut.[1]

http://cerdasinstitute.blogspot.com/2009/03/otonomi-daerah.html

Otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah secara sempit diartikan sebagai ”mandiri”, sedangkan dalam arti yang luas adalah ”berdaya”. Jadi otonomi daerah yang dimaksud disini adalah pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya.

Ø  Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan tahun 1999 adalah disatu pihak membebaskan pemerintah pusat dari beban – beban yang tidak perlu menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Dilain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreativitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestiknya semakin kuat.

Tujuan pelaksanaan otonom daerah dapat pula diperhatikan dari beberapa hal :

1. Dari segi politik, penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang madani, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan, dan melatih diri dalam menggunakan hak – hak masing – masing.

2. Dari segi pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah untuk mencapai pemerintahan yang efisien.

3. Dari segi sosial budaya, penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah.

4. Dilihat dari segi ekonomi, otonomi daerah perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomidi daerah masing – masing.

Singkatnya tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah mencegah pemusatan kekuasaan, terciptanya pemerintahan yang efisien, dan partisipasi masyarakat untuk membangun di daerahnya masing – masing.[2]

Ø  Landasan Yuridis (Juridsche Grondslag)     

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar  kewenangan (bevoegdheid,  competentie) pembuatan Peraturan Daerah.  Apakah kewenangan seseorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.  Dasar hukum kewenangan membentuk Peraturan Daerah sangat diperlukan.  Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan  peraturan karena akan menunjukkan, adanya kewenangan dari pembuat  peraturan, adanya kesesuaian bentuk dengan materi yang diatur, untuk  menghindari peraturan itu batal demi hukum dan agar tidak bertentangan  dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dengan demikian,  landasan yuridis merupakan dasar hukum ataupun legalitas landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.[3]

B. KRITIK TERHADAP OTONOMI DAERAH

Dalam sepuluh tahun terakhir sejak diselenggarakan kebijakan tentang desentralisasi yang bermula dari terbitnya Undang-Undang N0 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, kritik terhadap pelaksanaan otonomi daerah tidak pernah sepi.

Mantan menteri dalam negri dan Otonomi Daerah sekaligus penggagas kebijakan kebijakan desentralisasi di Indonesia,Prof Dr Ryaas Rasyid mengakui banyak kekecewaan terhadap pelaksanaan otonomi, tetapi belum sampai ada gerakan untuk mengakhiri kebijakan ini dan kembali ke system sentralisasi.

“ Artinya secara nasional kita masih memegang  kesepakatan agar pemerintahan daerah  tetap dilaksanakan berdasarkan azas otonomi. Bahwa disana sini ada ketidakpuasan dan kritik yang keras, hal itu adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Namun sebagian besar kritik dan ketidakpuasan itu lebih mengarah pada implementasinya, bukan pada konsep dasar dan filosofinya,” tutur Ryaas saat menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka Sarwono Prawiroraharjo Memorial Lecture XI di lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Menurut Ryaas pada hakekatnya kebijakan otonomi daerah merupakan jawaban terhadap kepincangan politik,ekonomi pembangunan dan social budaya yang menyertai hubungan pusat dan daerah sepanjang era orde baru. Keadaan yang terbentuk melalui UU Nomor 5/1947 tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah telah menciptakan ketergantungan politik dan ekonomi daerah terhadap kekuasaan pemerintah pusat. Kondisi ini menurut Ryaas pada gilirannya berdampak pada terkikisnya identitas lokal berbagai daerah.

Sejalan dengan itu, ketiadaan ruang prakarsa dan kreatifitas daerah yang dipatok melalui UU nomor 5/1974 dan cara implementasinya yang bersifat otoriter telah memberi kontribusi yang signifikan bagi terbentuknya sifat pasif masyarakat dalam merespon berbagai tantangan pembangunan,”kata Ryaas.

Dia mencontohkan masyarakat hanya memberi respon aktifitas kolektif apabila ada program mobilisasi yang di prakarsai pemerintah pusat, seperti keluarga berencana, bimbingan massal sector pertanian, dan koperasi unit desa.

“ Keseragaman pendekatan pemerintah dan pembangunan di seluruh daerah mewarnai perjalanan pemerintah orde baru,” katanya. Ketika Orde Baru runtuh, salah satu  koreksi fundamental yang dilakukan menurut Ryaas adalah hubungan pusat dengan daerah, dan system pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Implementasi Otonomi daerah bukan tanpa masalah.  Ia melahirkan banyak persoalan ketika diterjemahkan di lapangan. Banyaknya permasalahan yang muncul menunjukan implementasi kebijakan ini menemui kendala-kendala yang harus selalu dievakuasi dan selanjutnya disempurnakan agar tujuannya tercapai. Beberapa persoalan itu adalah:

1. Kewenangan yang tumpang tindih

Pelaksanaan otonomi daerah masih kental diwarnai oleh kewenangan yang tumpang tindih antar institusi pemerintahan dan aturan yang berlaku, baik antara aturan yang lebih tinggi atau aturan yang lebih rendah. Peletakan kewenangan juga masih menjadi pekerjaan rumah dalam kebijakan ini. Apakah kewenangan itu ada di kabupaten kota atau provinsi.

2. Anggaran

Banyak terjadi keuangan daerah tidak mencukupi sehingga menghambat pembangunan. Sementara pemerintah daerah lemah dalam kebijakan menarik investasi di daerah. Di sisi yang lain juga banyak terjadi persoalan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD yang merugikan rakyat. Dalam otonomi daerah, paradigma anggaran telah bergeser ke arah apa yang disebut dengan anggaran partisipatif. Tapi dalam prakteknya, keinginan masyarakat akan selalu bertabrakan dengan kepentingan elit sehingga dalam penetapan anggaran belanja daerah, lebih cenderung mencerminkan kepentingan elit daripada kepentingan masyarakat.

3. Pelayanan Publik

Masih rendahnya pelayanan publik kepada masyarakat. Ini disebabkan rendahnya kompetensi PNS daerah dan tidak jelasnya standar pelayanan yang diberikan. Belum lagi rendahnya akuntabilitas pelayanan yang membuat pelayanan tidak prima. Banyak terjadi juga Pemerintah daerah mengalami kelebihan PNS dengan kompetensi tidak memadai dan kekurangan PNS dengan kualifikasi terbaik. Di sisi yang lain tidak sedikit juga gejala mengedepankan ”Putra Asli Daerah” untuk menduduki jabatan strategis dan mengabaikan profesionalitas jabatan.

4. Politik Identitas Diri

Menguatnya politik identitas diri selama pelaksanaan otonomi daerah yang mendorong satu daerah berusaha melepaskan diri dari induknya yang sebelumnya menyatu. Otonomi daerah dibayang-bayangi oleh potensi konflik horizontal yang bernuansa etnis

5. Orientasi Kekuasaan

Otonomi daerah masih menjadi isu pergeseran kekuasaan di kalangan elit daripada isu untuk melayani masyarakat secara lebih efektif. Otonomi daerah diwarnai oleh kepentingan elit lokal yang mencoba memanfaatkan otonomi daerah sebagai momentum untuk mencapai kepentingan politiknya dengan cara memobilisasi massa dan mengembangkan sentimen kedaerahan seperti ”putra daerah” dalam pemilihan kepala daerah.

6. Lembaga Perwakilan

Meningkatnya kewenangan DPRD ternyata tidak diikuti dengan terserapnya aspirasi masyarakat oleh lembaga perwakilan rakyat. Ini disebabkan oleh kurangnya kompetensi anggota DPRD, termasuk kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundangan. Akibatnya meski kewenangan itu ada, tidak berefek terhadap kebijakan yang hadir untuk menguntungkan publik. Persoalan lain juga adalah banyak terjadi campur tangan DPRD dalam penentuan karir pegawai di daerah.

7. Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah menjadi masalah sebab ternyata ini tidak dilakukan dengan grand desain dari pemerintah pusat. Semestinya desain itu dengan pertimbangan utama guna menjamin kepentingan nasional secara keseluruhan. Jadi prakarsa pemekaran itu harus muncul dari pusat. Tapi yang terjadi adalah prakarsa dan inisiatif pemekaran itu berasal dari masyarakat di daerah. Ini menimbulkan problem sebab pemekaran lebih didominasi oleh kepentingan elit daerah dan tidak mempertimbangkan kepentingan nasional  secara keseluruhan.

8. Pilkada Langsung

Pemilihan kepala daerah secara langsung di daerah ternyata menimbulkan banyak persoalan. Pilkada langsung sebenarnya tidak diatur di UUD, sebab yang diatur untuk pemilihan langsung hanyalah presiden. Pilkada langsung menimbulkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan suksesi kepemimpinan ini. Padahal kondisi sosial masyarakat masih terjebak kemiskinan. Disamping itu, pilkada langsung juga telah menimbulkan moral hazard yang luas di masyarakat akibat politik uang yang beredar. Tidak hanya itu pilkada langsung juga tidak menjamin hadirnya kepala daerah yang lebih bagus dari sebelumnya.[4]

C. Studi Kasus Munculnya Etnosentris

ETNOSENTRISME, yaitu suatu kecendrungan yang menganggap nilai-nilai dan norma-norma kebudayaannya sendiri sebagai suatu yang prima, terbaik, mutlak, dan dipergunakannya sebagai tolok ukur untuk menilai dan membedakannya dengan kebudayaan lain.

Etnosentrisme nampaknya merupakan gejala sosial yang universal, dan sikap yang demikian biasanya dilakukan secara tidak sadar. Dengan demikian etnosentrisme merupakan kecendrungan tak sadar untuk menginterpretasikan atau menilai kelompok lain dengan tolak ukur kebudayaannya sendiri. Sikap etnosentrisme dalam tingkah laku berkomunikasi nampak canggung, tidak luwes.Akibatnya etnosentrisme penampilan yang etnosentrik, dapat menjadi penyebab utama kesalah pahaman dalam berkomunikasi.

Terdapat 2 jenis etnosentris yaitu: 1. etnosentris infleksibel yakni suatu sikap yang cenderung bersifat subyektif dalam memandang budaya atau tingkah laku orang lain, 2. Etnosentris fleksibel yakni suatu sikap yang cenderung menilai tingkah laku orang lain tidak hanya berdasarkan sudut pandang budaya sendiri tetapi juga sudut pandang budaya lain. tidak selamanya primordial merupakan tindakan salah. akan tetapi bisa disaja dinilai sebagai sesuatu yang mesti dipertahankan. dalam sudut pandang ajaran (ritual) misalnya. prilaku primordialisne merupakan unsur terpenting, saat memberlakukan ajaran intinya.

Begini, fitrahnya manusia itu memang terlahir dengan kemampuan untuk membedakan apa yang ada di sekitarnya. Justru akan membawa petaka ketika kita tak mampu mencari persamaan dan perbedaan dengan orang lain di lingkungan sosial. Kategorisasi sosial merupakan usaha fitrah manusia ketika harus berinteraksi dengan sekian banyak orang.

Contoh paling mudah, coba kita ingat lagi momen ketika baru masuk SMA atau kuliah.Dalam menghadapi lingkungan baru dengan banyak orang yang tidak dikenal, kita cenderung mencari orang yang ‘dirasakan’ cocok dengan kita.Mengapa saya memberikan tanda petik untuk kata dirasakan?Karena hal itu sifatnya subjektif. Kecocokan itu bisa berasal dari obrolan yang nyambung, kesamaan gaya berpakaian, atau kesamaan karena sama-sama dimarahi oleh kakak kelas.

Saya ambil contoh kasus pada pilkada DKI Jakarta. Secara kasat mata, kelihatannya proses memilih akan dilakukan oleh warga Jakarta. Tapi tunggu dulu, sebenarnya justru para calon Gubernur yang memilih pemilihnya.Lho kok bisa? Begini, dalam masa kampenye, para calon Gubernur sebenarnya sedang melakukan kategorisasi sosial dengan cara melakukan identifikasi diri mereka terhadap kelompok sosial yang ada di Jakarta. Bang Foke-Nara misalnya, mencoba berpakaian gamis dan berpeci, agar stereotipenya bisa masuk pada alim ulama yang agamis. Mereka mencoba memilih pemilih yang berbasis Islam. Sementara Jokowi-Ahok, berbaju kotak-kotak dengan lengan digulung, untuk menciptakan stereotipe tipe pemimpin pekerja keras dan pemimpin yang merakyat. Sasaran mereka adalah kaum urban Jakarta.

Namun warga Jakarta tidak pasif menunggu ‘dipilih’ oleh sang kandidat. Warga Jakarta tentu saja juga mencari informasi mengenai kompetensi dan pengalaman sang kandidat. Warga yang menginginkan perubahan merasa lebih cocok dengan pasangan Jokowi-Ahok.Sementara warga yang merasa Jakarta sudah cukup baik sehingga tidak perlu ada perubahan signifikan, berafiliasi secara ideologi dengan Foke-Nara. Pada tahap ini, muncul apa yang dinamakan ingroup dan outgruop dalam istilah psikologi sosial. Salah satu ciri ingroup/outgroup adalah membanding-bandingkan dan cenderung akan selalu menilai kelompoknya (ingroup) lebih baik dari kelompok lain. Jika ada hal positif dari kelompok lain, mereka justru menilai hal tersebut sebagai ancaman terhadap eksistensi kelompoknya sehingga harus disaingi dan diusahakan agar menjadi milik kelompoknya. Pembelaan terhadap kelompoknya bisa timbul dalam reaksi yang berlebihan.

Misal, keberhasilan Jokowi-Ahok dalam memimpin di kota sebelumnya tentu menjadi ancaman untuk Foke-Nara dan pendukungnya. Jadi jangan heran jika muncul berbagai macam informasi yang mencoba menepis keberhasilan tersebut. Sebaliknya, pembelaan pendukung Jokowi-Ahok ketika kubunya diserang bisa jadi terlihat berlebihan, dengan cara menjelek-jelekkan Foke secara personal dan sebagainya. Isu perbedaan suku dan agama juga akan dihembuskan, karena kesamaan agama dan suku masih dianggap oleh sebagian orang sebagai faktor kenyamanan dalam berinteraksi sosial.

DAPUS

http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2182806-pengertian-otonom-daerah-latar-belakang/#ixzz2EBlFhvH9

http://prittadesica.blogspot.com/2011/01/bab-xi-prasangka-diskriminasi-dan.html

http://politik.kompasiana.com/2012/08/05/sentimen-terhadap-perbedaan-sara-sebuah-keniscayaan-perspektif-psikologi-482772.html

Kritik Otonomi Daerah Pada Implementasi ( Kompas, 22 Agustus 2011) Jakarta, Kompas.Com

Tim Peneliti Universitas Hasanuddin , 2009. Esensi Dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah online http://www.scribd.com/document_ downloads/direct/51114746?extension=pdf&ft=1354719550&lt= 1354723160&uahk=JvPdQuywC5fpOTulIT/2d79xMT0

---

[1] http://cerdasinstitute.blogspot.com/2009/03/otonomi-daerah.html

[2] : http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2182806-pengertian-otonom-daerah-latar-belakang/#ixzz2EBlFhvH9

[3] Tim Peneliti Universitas Hasanuddin , 2009. Esensi Dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

[4] KRITIK OTONOMI DAERAH PADA IMPLEMENTASI ( KOMPAS, 22 agustus 2011) Jakarta, kompas.com

TUGAS KULIAH HAMA DAN PENYAKIT PASCA PANEN
“Serangga yang mewakili skala rumah tangga”

OLEH:
  NAMA     : ABDULLAH MUJAHID
  NIM         : 115040201111159
  KELAS    : G

FAKULTAS PERTANIAN
MINAT HAMA PENYAKIT TUMBUHAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014

Serangga yang mewakili skala rumah tangga
1. Kecoa jerman (German Cockroach) Blattella germanica (Linnaeus) [Orthopthera : Blatteliiadae]
Salah satu dari hama rumah tangga yang sangat sering berkelompok dan tersebar secara luas di daerah dingin dunia.

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI PRODUKSI BENIH “KULTUR JARINGAN KENTANG”

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI PRODUKSI BENIH

“KULTUR JARINGAN KENTANG”

Disusun Oleh:

Nama               : ABDULLAH MUJAHID

NIM                 : 115040200111192

Kelompok       : Kamis, 2 Mei 2013

Pukul               : 13.20 WIB

Asisten             : Dina

                                                           

Program Studi Agroekoteknologi

Fakultas Pertanian

universitas brawijaya

Malang

2013

I.       PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Teknologi Produksi tanaman dengan menggunakan teknologi kultur jaringan vitro dengan mengisolasi bagian tanaman kemudian menumbuhkannya di media dalam kondisi steril sering disebut dengan Kultur jaringan.  Pada era modern ini perbanyakan benih tidak hanya sebatas dari biji namun juga mengembangkan perbanyakan benih sevcara vegetatif dengan metode yang lebih modern, lebih cepat dan efisiensi lebih tinggi. Faktor penting dalam kultur jaringan adalah bagian tanaman yang dikulturkan dan medianya. Jaringan tanaman yang sering digunakan dalam teknik kultur jaringan adalah kalus, sel, dan protoplasma, dan organ tanaman meliputi pucuk, bunga, daun, batang, dan akar. Dengan perbanyakan tanaman secara kultur jaringan ini, diharapkan benih yang akan dihasilkan terjamin mutunya maupun kesehatan benih itu sendiri.

1.2  Tujuan

Tujuan dari praktikum Teknologi Produksi Benih materi Kultur jaringan yaitu agar dapat memperbanyak tanaman secara in vitro sehingga diperoleh benih-benih yang berkualitas, sehat, ceat, dan seragam dalam perbanyakan yang dilakukan. Dan dapat menyelamatkan benih yang tidak dapat tumbuh normal yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1    Definisi Isolasi Eksplan

·      Isolasi Eksplan adalah Pemisahan atau pengucilan sel yang akan dieksplan terhadap
                        bahan yang akan ditanam pada media kultur.

·      Isolasi Eksplan adalah Perlindungan atau penyekatan yang dilakukan pada bagian
                        tanaman yang digunakan sebagai bahan tanam pada sebuah media
                        tanam (plantlet).     

(Zulkifli, 2008)                                                                                                             

2.2    Definisi Inkubasi Eksplan

·      Inkubasi Eksplan adalah masa atau tenggang waktu antara masuknya kontaminan
                        terhadap bahan tanam (Media tanam) yang akan di tanam.

·      Inkubasi Ekpslan adalah waktu yang digunakan atau yang diperlukan oleh  penyebab
                        penyakit atau kontaminan untuk masuk ke eksplan tanaman.

                                                          (Syarifah,2009)

2.3 Teknik-teknik Aseptik Dalam Pembuatan Media

a.       Sterilisasi secara fisik (pemanasan, penggunaan sinar gelombang pendek yang dapat dilakukan selama senyawa kimia yang akan disterilkan tidak akan berubah atau terurai akibat temperatur atau tekanan tinggi). Dengan udara panas, dipergunakan alat “bejana/ruang panas” (oven dengan temperatur 170^o – 180^oC dan waktu yang digunakan adalah 2 jam yang umumnya untuk peralatan gelas).

b.      Sterilisasi secara kimia (misalnya dengan penggunaan disinfektan, larutan alkohol, larutan formalin).  (Anonymous^a, 2012)

c.       Sterilisasi dengan autoclave adalah salah satu metode sterilisasi dengan uap air dibawah tekanan. Kapas penyumbat, kasa, perlatan laboratorium, plastik penutup, peralatan gelas, penyaring, air, dan media nutrisi dapat disterilisasi dengan autoclave. Hampir semua mikroba mati bila terkena uap yang sangat panas dari autoclave selama 10-15 menit/ semua obyek hendaknya disterilisasi pada suhu 121ºC dan tekanan 15 Psi selama 15-20 menit. (Torres, 1989).   

2.4 Tahap Kultur Jaringan

1)   Pemilihan dan Penyiapan Tanaman Induk Sumber Eksplan

Kegiatan yang pertama harus dilakukan adalah memilih bahan induk yang akan diperbanyak. Tanaman tersebut harus jelas jenis, spesies, dan varietasnya serta harus sehat dan bebas dari hama dan penyakit. (Yusnita, 2005)

2)   Pembuatan media

Komposisi media yang digunakan tergantung dengan jenis tanaman yang akan diperbanyak. Media yang digunakan biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, dan hormon. Selain itu, diperlukan juga bahan tambahan seperti agar, gula. Media yang digunakan juga harus disterilkan dengan cara memanaskannya dengan autoklaf.

3)   Inisiasi

Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan adalah tunas. (Wetherell,1975)

4)   Sterilisasi

Sterilisasi adalah bahwa segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar flow dan menggunakan alat yang juga steril. Sterilisasi juga dilakukan terhadap peralatan, yaitu menggunakan etanol yang disemprotkan merata pada peralatan yang digunakan (Yusnita, 2005).

5)   Pemanjangan Tunas, Induksi, dan Perkembangan Akar

Tujuan dari tahap ini adalah untuk membentuk akar dan pucuk tanaman yang cukup kuat untuk dapat bertahan hidup. Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan akar serta untuk melihat adanya kontaminasi oleh bakteri ataupun jamur. Eksplan yang terkontaminasi akan menunjukkan gejala seperti berwarna putih atau biru (disebabkan jamur) atau busuk (disebabkan bakteri) (Yusnita, 2005).

6)   Aklimatisasi

Aklimatisasi adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptic ke lapang. Setelah bibit mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya maka secara bertahap sungkup dilepaskan dan pemeliharaan bibit dilakukan dengan cara yang sama dengan pemeliharaan bibit generatif (Yusnita, 2005).

II.                MATERI BAHASAN

3.1  Pembuatan Media Perbanyakan (Inokulasi/Penanaman)

3.1.1        Metode (Tahap Pelaksanaan/Cara Kerja)

 

3.1.2        Hasil Dan Pembahasan

HIDUP	MATI
1 (akar dan tunas 5 hst)	1 ( roboh 2 hst)	8 ( kontam 3 hst )
1 (tunas 10 hst)	1 ( roboh 7 hst )	4 ( kontam4 hst )
		1 ( kontam 5 hst )
		2 ( kontam 7 hst )
		1 ( kontam 10 hst )
2	2	16

-          % eksplan yang hidup                                                  : -

-          % inisiasi tunas dan hari ke berapa tunas muncul        : -

-          % inisiasi akar dan hari keberapa akar muncul            : -

-          % kontaminasi                                                             : 10 % ( hari ke 7 hst)

	2 Mei 2013
4 Mei 2013(Kontam)	5 Mei 2013

Berdasarkan hasil praktikum Teknologi Produksi Benih materi kultur jaringan pada hari kamis tanggal 2 Mei 2013, eksplan yang digunakan untuk kultur jaringan yaitu tanaman kentang dimana tanaman kentang sendiri mempunyai tingkat kontaminasi dan mutasi yang tinggi sehingga untuk penangananya harus secepat mungkin dengan tanpa memberikan jeda pada setiap perlakuan. Dari data hasil pengamatan yang telah dilakukan selama seminggu, eksplan kentang tidak terjadi kontaminasi pada namun ada beberapa yang terkontaminasi oleh jamur dan bakteri. Kontaminasi yang terjadi dapat dilihat pada media beserta eksplan yang muncul bercak putih yang disebabkan oleh jamur, juga dapat dilihat pada tanaman krisan yang tidak tumbuh dan mulai membusuk tiap harinya. Eksplan yang terkontaminasi akan menunjukkan gejala seperti berwarna putih atau biru (disebabkan jamur) atau busuk (disebabkan bakteri). (Yusnita, 2005)

Berdasarkan literatur yang didapatkan, The explants were then surface sterilized with 70 per cent ethanol for three minutes, followed by washing with sterilized distilled water, thrice.. Then explants were inoculated (Fig.1,) on Murashige and Skoog(1962) medium supplemented with various concentration of IAA(Indole acetic acid) and Kinetin to obtain maximum shoot production (Kushal Sing and Arora,1994). The inoculated tubes were kept in the culture room, maintaining a temperature of 25±20C and a humidity of 75 per cent. It is interesting to note that there was no response when the explants were cultured in the MS medium without any supplementation, suggesting that it is essential to add growth regulators exogenously to obtain desirable results. (Nalini, 2012)

3.2  Penanaman/Isolasi Dan Inokulasi Eksplan

3.2.1        Metode (Tahap Pelaksanaan/Cara Kerja)

 

3.2.2        Hasil Dan Pembahasan hasil pengamatan + dokumentasi, bandingkan dengan  literatur

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan,  bahan tanam (kentang, mawar, krisan) yang dijadikan sebagai eksplan dipotong terlebih dahulu mata tunasnya, kemudian sterilisasi menggunakan banlate, detergen dan byclin. Sterilisasi bahan tanam menggunakan detergen, byclin, dan banlate. Dari ketiga bahan sterilisasi tersebut yang paling baik yaitu sterilisasi menggunakan banlate,  hal tersebut dapat terjadi dikarenakan banlate adalah bahan untuk sterilisasi dari jamur dan virus, yang mana pada proses kultur jaringan umumnya sering terjadi kontaminasi yang disebabkan oleh jamur. Sehingga sterilisasi menggunakan banlate dapat mengurangi terjadinya kontaminasi dalam kegiatan kultur jaringan.

The stem pieces were then cut into 2 cm long nodal cuttings, each having a bud. The nodal cuttings were washed in running tap water and then surfacesterilized with 40% (v/v) Jik®(commercial bleach) containing 1.5% sodium hypochlorite and a drop of Tween 20® for 20 minutes. The explants were immersed in 70% (v/v) ethanol for six minutes and then rinsed four times with sterile distilled water (Ogero,2012).

Meristems isolated from tuber sprouts were sterilized by immersion for several seconds in 70% ethanol followed by immersion in mercuric chloride 0.1% for 2 minutes and rinsed 3 times with sterile, distilled water. The tip and sub-tending leaf primordia were removed with in aseptic condition and inoculated half onto the virus reduction medium and half on normal regeneration culture media, in Petri dishes (Oana,2012).

3.3 

Pada labu erlenmeyer (diisi dengan : - makro: 30 mL, CaCl2: 3 mL, - mikro A: 3 mL, - mikro B: 0,3 mL, - FeEDTA: 3 mL, - Vitamin: 0,3 mL.

Timbang sukrosa

Timbang agar-agar

Pembuatan Stok Media MS

 

The low cost medium consisted of 100 mL/L of macronutrients’ stock solution, 10 mL/L of magnesium sulphate stock solution, 0.2 g/L of Stanes Iodized Microfood®, 30 g/L of table sugar and 3 g/L of gelrite. The MS salts supplemented with 30 g/L of table sugar and 3 g/L of gelrite were used as the control. Both media were sterilized by autoclaving at a temperature of 121 °C and 15 pounds of pressure per square inch for 15 minutes (Ogero,2012).

The regeneration medium consisted of: Murashige and Skoog (1962) (M & S) salts, NaH2PO4.2H2O (221 mg/l), thiamine HC1 (0.4 mg/l), inositol (100 mg/l), sucrose (30 g/l), agar (7.5 g/l), pH adjusted to 5.8. Culture tubes were then incubated at 20-21 o C in 16 hr photoperiod with 2000 lux intensity. Plantlets regenerated were multiplied through stem cuttings on MS basal medium in culture tubes, containing indole-3-acetic acid (1mg/l), indole-3-butyric acid (1mg/l) and gibberellic acid (0.3 mg/l) (Oana,2012).

3.4  Aklimatisasi

Kegiatan pemindahan plantlet (tanaman kecil) dari media in vitro ke media in vivo (lingkungan sebenarnya) adalah aklimatisasi. Proses kultur jaringan krisan saat praktikum berlangsung tidak sampai pada tahap aklimatisasi karena waktu praktikum yang terbatas.

IV.             KESIMPULAN

Dari data pengamatan pada hampir semua eksplan (kentang, mawar dan krissan) pada tahapan kultur jaringan harus steril karena beberapa eksplan terkontaminasi oleh jamur dan bakteri akibat kurangnya penanganan sterilisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous a, 2012. Teknik Sterilisasi http://elearning.unram.ac.id /KulJar/BAB% 20IV% 20STERILISASI/IV2%20Sterilisasi %20Alat.html. Diakses Tanggal 24 Mei 2013.

Dokumentasi Pribadi, 2013. FP UB. Malang

Nalini, R. 2012. Micropropagation Of Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium) Using

Shoot Tip as Explant. International Journal of Food, Agriculture and Veterinary Sciences ISSN: 2277-209X (Online)

Oana, Danci. 2012. Production of virus free potato plantlets. JOURNAL of Horticulture,

Forestry and Biotechnology Volume 16(1), 232-238, 2012

Ogero, Kwame O, dkk. 2012. Response of Two Sweet Potato (Ipomoea batatas L. Lam)

Varieties Regenerated on Low Cost Tissue Culture Medium. Journal of Agricultural Science and Technology B 2 (2012) 534-539 : David Publishing

Ogero, Kwame O, dkk. 2012. Low Cost Tissue Culture Technology in the Regeneration

of Sweet Potato (Ipomoea batatas (L) Lam). K.O. Ogero et al / Research Journal of Biology (2012), Vol. 02, Issue 02, pp. 51-58 ISSN 2049-1727

Syarifah Iis Aisyah, Surjono H. Sutjahjo, Rustikawati dan Catur Herison . 2009. Induksi Kalus Embriogenik pada Kultur In Vitro Jagung (Zea mays) dalam Rangka Peningkatan Keragaman Genetik Melalui Variasi Somaklonal. ISSN 1411 – 0067 Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia. Edisi Khusus, No. 3 2007, Hlm. 344 - 350 344.

Torres, K.C. 1989. Tissue Culture techniques for Horticultural Crops. Von Hostrand Reinheld. New York.

Yusnita. 2005. Kultur Organ Tanaman Eksplan. Balai Pengakajian Ilmiah. Universitas Sudirman : Yogyakarta.

Wetherel. 1975. Tissue Culture for Eksplaned To Plants. University of Chicago : USA.

Zulkifli. 2008. Kultur Jaringan Tumbuhan. http://9fly.wordpress.com/2008/12/22/kultur-jaringan-tumbuhan/. Diakses tanggal 24 Mei 2013